Bondowoso - Mutasi Kepala Dinas Pertanian, Hindarto, ke Asisten II Pemkab di pendopo kabupaten, Kamis (22/9/2016) pagi, menuai kontroversi. Peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam pelaksanaaan mutasi atau penempatan seseorang dalam posisi tertentu dinilai jauh dari objektivitas. Sejauh ini peran Baperjakat masih jauh dari harapan dan terkesan kurang optimal, sehingga hampir setiap mutasi yang dilakukan, diiringi dengan kritikan.
Samsul Hadi Merdeka, anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menyesalkan proses mutasi atau pergantian yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pertanian karena dinilai jauh dari prosedur.
Berbagai pertanyaanpun bermuculan pascapenetapan Hindarto, Kepala Dinas Pertanian menjadi Asisten. Hal ini karena rekomendasi Baperjakat terhadap siapa-siapa yang pantas untuk menduduki jabatan tertentu tersebut tidak pernah disampaikan kepada publik.
Dengan kata lain, usaha Baperjakat mengadakan serangkaian seleksi dalam aturan menjadi sia-sia karena badan ini tidak mempublikasikan hasilnya kepada publik.
Baca juga : Mutas Kadis Pertanian, Imam Thahir : "Pelantikan Ini Dari Pemimpin Otoriter"
“Mutasi yang digelar di pendopo tadi tidak rantap, artinya ada yang diangkat kemudian ada yang kosong, ini ada apa ?. Baperjakat ini kerja apa enggak. Susah kalau Baperjakat ini asal-asalan hanya berdasarkan tendensi kepentingan politis. Kalau seperti ini, hanya kepentingan sepihak, bisa-bisa ga jalan pemerintahan ini,” ketusnya.
Pelantikan yang dilaksanakan harus sesuai dengan keahliannya. “Lho sekarang seperti Kepala Dinas Pertanian dipindah menjadi asisten, ini kajiannya bagaimana ?,” kata mantan Ketua DPRD Bondowoso ini.
Samsul Hadi menuding Sekda harus bertanggungjawab atas semua ini, karena Sekda adalah Ketua Baperjakat. “Kita semua harus tau bagaimana kajiannya. Setiap orang yang dimutasi dan atau promosi harus jelas kajiannya, lalu paparkan ke publik,” tegasnya.
Samsul Hadi melihat pelantikan memutasi Kepala Dinas Pertanian merupakan sebuah pengebirian, bukan berdasarkan faktor kinerja. “Ini lebih karena Kepala Dinas Pertanian yang ramai dibincangkan karena akan maju di bursa Pilkada sebentar lagi. Ini pengebirian lho, pelantikan bukan berdasarkan evaluasi kinerja tapi sangat kental nuansa politisnya,” lanjutnya.
Samsul Hadi meminta Sekda harus bertanggung jawab kepada publik dengan menjelaskan secara gamblang, jangan menghindar dari pertanyaan media. “Kalau seperti ini sikap Sekda lebih parah dari Orde Baru,” tukasnya. (pringgo)
