Bondowoso - Pasca pelantikan yang digelar di pendopo kemarin, Hindarto mendadak jadi perbincangan hangat. Pelantikan memutasi Kepala Dinas Pertanian menjadi Asisten II itu disebut-sebut hanya untuk mengganjal Hindarto karena dikabarkan akan maju di Pilkada Bondowoso mendatang.
Sejumlah tokoh menilai, pelantikan ini adalah pelantikan yang mengedepankan nafsu politik dan kepentingan kelompok saja, bukan kepada persoalan kinerja. Bupati dan Sekda pun diminta menjelaskan kepada publik apa yang menjadi dasar memutasi Kepala Dinas Pertanian.
"Pelantikan memutasi Kepala Dinas Pertanian, Hindarto, ke Asisten II sarat kepentingan politik Bupati dan Sekda di Pilkada nanti. Persoalan kinerja dan prestasi sudah bukan menjadi dasar penempatan pejabat di lingkup pemkab Bondowoso. Menjadi wajar jika kemudian di tubuh Pemkab menjadi terkotak-kotak," kata Fathor Ketua Fraksi PKS kepada BharataOnline.
- Mutasi Kadis Pertanian, Imam Thahir : "Pelantikan Ini dari Pemimpin Otoriter"
- Ini Kata Bupati Terkait Dimutasinya Kadis Pertanian
Dikatakannya, saat ini, harapan publik pada Kepala Daerah saat mutasi, rotasi, dan promosi adalah penempatan seseorang sesuai keahlian. Jangan sampai ada nuansa kepentingan yang sangat politis dalam penempatan pejabat. “Kalau dirasakan cukup profesional dalam menyelesaikan tugas kedinasan kenapa tidak diteruskan saja, terlebih sebentar lagi Kepala Dinas Pertanian sudah pensiun. Itulah kenapa Bupati dan Sekda harus bisa menjelaskan kepada publik," katanya.
Menurut Fathor, sesuai perundang-undangan, baik promosi dan mutasi, Pemkab melalui Baperjakat harus melihat track record secara kualitas dan kuantitas. Sangat disayangkan jika ada Kepala Dinas yang berprestasi justru dikebiri karena kepentingan politik jelang pilkada.
"Bupati dan Sekda saya tantang diskusi terbuka, menjelaskan kepada publik atas dimutasinya Hindarto, Kepala Dinas Pertanian. Ingat, ini bukan persoalan membela atau tidak, tetapi lebih kepada profesionalisme Baperjakat dan Bupati dalam mengambil keputusan," tegasnya.
Baperjakat yang dikomandoi Sekda, menurut Fathor, juga sudah tak profesional. "Karena sudah bukan rahasia umum kalau Sekda menggunakan Baperjakat dalam menempatkan pejabat hanya untuk memuluskan kepentingannya," ungkap Fathor anggota DPRD Bondowoso ini.
"Jika sistem promosi dan atau mutasi berjalan profesional maka pejabat di Bondowoso akan memiliki motivasi untuk bekerja secara profesional dan berintegritas. Kalau seperti ini bisa rusak citra pemerintah," cetus Fathor. (pringgo)
