BONDOWOSO - Smart Governance yang menjadi gagasan awal Pemkab Bondowoso, merupakan salah satu elemen dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Smart City.
Secara umum, Smart Governance ini merujuk pada pengimplementasian ICT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Sedangkan, Smart City selain mencakup administrasi pemerintahan juga menangani layanan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya.
Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat menyampaikan, di dalam Smart Governance, pelayanan publik dilakukan secara terpusat, sistem pelayanannya sudah terintegrasi. Dampaknya adalah sistem dalam Smart Governance dapat menopang dan menjamin kemudahan akses layanan secara efektif.
“Smart Governance ini yakni memberikan kemudahan pelayanan publik. Semisal pelayanan publik perizinan, melalui satu aplikasi, nantinya masyarakat bisa mengajukan semua bentuk perizinan tanpa harus berpindah dari satu instansi pemerintah ke instansi lain,” jelas Wabup Irwan, usai membuka acara sosialisasi smart city di Aula Sabha Bina Praja I, Rabu (14/12/2022).
Wakil Bupati juga menerangkan, penerapan Smart Governance di Kabupaten Bondowoso menyesuaikan kebutuhan. Artinya, tidak harus sama dengan kota-kota besar, seperti Surabaya dan Jakarta. Sehingga, melalui sosialisasi kali ini, Pemkab tengah memetakan apa yang akan dilanjutkan di tahun depan.
“Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti kita akan melakukan identifikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan smart governancenya. Jadi, mulai penganggaran, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan bisa terintegerasi by system,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, lanjut Wabup, diharapkan bisa mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang akan dihadapi nanti. Serta menginventarisir data tiap OPD agar semuanya bisa terintegerasi. Sehingga, Wabup berharap tahun 2023 nanti, smart city ini sudah mumpuni dan dikembangkan.
Di lokasi yang sama, Narasumber acara tersebut yakni Dr. Ir Endroyono, DEA, Manajer Pusat TIK dan Robotika, ITS Surabaya menerangkan, untuk menjadi smart city tak harus meniru kabupaten/kota lain. Namun, melihat dari kebutuhannya.
"Jadi Bondowoso kita melihatnya dari Smart Governance, kalau tata kelolanya sudah bagus, bisa optimal, dan meski menjadi kabupaten yang baru menerapkan smart city, Bondowoso termasuk yang terbaik dan tercepat," tukasnya.
Suksesnya smart city ini, lanjutnya, tidak hanya bergantung dari respon dari semua OPD di Bondowoso. Akan tetapi, sinergi lintas sektor menjadi peran penting untuk mendorong Smart Goverance bisa dijalankan. Yang terpenting adalah dukungan dari pemangku kebijakan untuk mewujudkan Bondowoso Smart City
“Secara umum, teman-teman OPD sangat antusias untuk menuju kota cerdas. Sekarang tinggal membutuhkan leadership atau dorongan pimpinan agar hal itu bisa terwujud. Kami melihat dukungan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso luar biasa. Mereka berdua sangat fokus untuk mengembangkan smart city ini,” paparnya.
Untuk melakukan integrasi sistem ada beberapa syarat yang harus dilakukan agar integrasi bisa berjalan dengan lancar. Diantaranya, kebijakan, manajemen dan teknologi.
“Oleh karena itu setiap OPD yang memiliki aplikasi, harus bersedia berkolaborasi sehingga proses integrasi dapat dijalankan. Semua perangkat daerah harus menyajikan data yang benar dan akurat nantinya kepada Kominfo, untuk bisa diakses semua masyarakat,” katanya.
Untuk manajemen, semua OPD harus bekerjasama dan kolaborasi yang dilakukan harus sinergis. Semisal, untuk data yang dibutuhkan, maka setiap OPD harus bersedia menyuguhkan. Sehingga, semua aplikasi di setiap OPD bisa terintegrasi.
